Jangan Tinggalkan Jokowi Saat Dia di Posisi Sulit

http://politik.kompasiana.com/2015/01/16/jangan-tinggalkan-jokowi-saat-dia-di-posisi-sulit-702357.html


Hebat kali jenderal polisi yang satu ini. Gara-gara ambisinya mau jadi Kapolri, negeri ini jadi ribut. Punya kartu As apa, sih dia? Sampai-sampai parpol dan DPR ngebet pengen dia yang jadi?
Hebatnya lagi, Presiden aja bisa tak berkutik; seperti disandera atau seperti makan buah simalakama dibuatnya.Jokowi Dibuatnya galau. Tekanan dan kecaman bertubi-tubi dari segala arah menghantam idenpendensinya sebagai pemimpin. Bahkan Jokowi jadi seperti Tersangka Politis di mata publik pendukungnya.
Mendingan kalo si Jenderal itu bersih kinclong tak berkasus, tinggal diaminin saja semulus prestasi akademik dan kariernya. Tapi dengan status Tersangka itu apa yang bisa dibanggakan dari Intergritasnya? Apa yang bisa diharapkan dari kerjanya? Yang terjadi malah perpecahan di jagat anak negeri.
Status sebagai Tersangka jenderal Budi Gunawan menandakan dia bukan polisi bersih. Status itu bukan hanya rumor semata, tapi resmi oleh KPK. Selama ini KPK tidak main-main menetapkan seorang menjadi tersangka, lembaga ini punya bukti kuat.


Hal yang mengerikan dari semua itu adalah hilangnya dukungan rakyat kepada Presiden Jokowi. Karena dukungan rakyatlah yang membuat Jokowi selama ini kuat dari hantaman politik licik anggota DPR.
Kalau sampai rakyat tak lagi memberikan dukungan maka Jokowi makin lemah dan hancur. Inilah yang ditunggu-tunggu lawan politiknya di DPR dan parpol yang kalah pilpres lalu. Selain itu, segala program kerja presiden yang lain tak lagi bisa dijalankan sesuai target di sisa masa jabatannya yang masih relatif panjang. Bisa jadi malah jatuh ditengah jalan.
Siapa yang untung? Jelas DPR karena itu yang lama ditunggu-tunggu. Siapa yang rugi? Jelas rakyat, karena pembangunan jadi tersendat hanya untuk ngurusin akrobat para politikus yang tak beretika itu.
Jokowi mungkin kali ini tersandera dan tak berkutik karena politis. Tapi itu hanya sesaat, karena dia bukan orang bodoh. Kalaupun nanti terpaksa harus melantik si Jenderal itu, anggap saja Jokowi sedang mundur satu langkah ke belakang. Toh proses hukum si Jenderal tetap berjalan ditangan KPK. Selama ini muara hukumnya sudah jelas.

Jadi, jangan tinggalkan Jokowi saat dia di posisi sulit. Tetaplah dukung beliau dalam suka maupun duka, dalam untung dan malang. Rakyat jangan ikut-ikutan tersandera ulah Jenderal Budi Gunawan bersama kelompok pendukungannya. Masih banyak program pembangunan lain yang harus dikerjakan Jokowi sembari menunggu si Jendral secepatnya menuju takdirnya di tangan KPK akibat ulahnya sendiri.
Berteriaklah engkau mengingatkan Jokowi. Tapi jangan biarkan dia lemah dan jatuh, dan tak ada lagi yang bisa menahan masuknya kelompok angin jahat merebut dan memporak-porandakan banguna tubuh negara dan pemerintahan. Kalau sudah begitu, kembali rakyat yang rugi besar.
Salam persatuan

Referensi berita;
http://nasional.kompas.com/read/2015/01/15/22375641/Istana.Minta.Relawan.Pahami.Posisi.Sulit.Presiden.Jokowi
http://nasional.kompas.com/read/2015/01/15/20535181/Relawan.Dua.Jari.Kalau.Budi.Gunawan.Dilantik.Kami.akan.Teror.Terus.
http://nasional.kompas.com/read/2015/01/15/20223331/Abraham.Samad.Tetap.Lantik.Budi.Gunawan.Jokowi.Langgar.Tradisi.Ketatanegaraan
http://nasional.kompas.com/read/2015/01/16/08484461/Jokowi.Diingatkan.Ada.Dampak.Serius.jika.Tetap.Lantik.Budi.Gunawan

http://politik.kompasiana.com/2015/01/16/jangan-tinggalkan-jokowi-saat-dia-di-posisi-sulit-702357.html


xxxxxxxxxxxxxx




Indikasi bahwa Calon Kapolri Budi Gunawan diusulkan oleh PDIP sangat jelas. Bahkan partai pemenang  pemilu ini mendesak agar Budi Gunawan segera dilantik menjadi Kapolri setelah paripurna memberikan persetujuan. Tidak ada alasan bagi Jokowi untuk mengelak lagi. Meski para pendukungnya berusaha menentang keputusan tersebut. Sepertinya Jokowi terpaksa menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden.
Pemaksaan ini mengesankan bahwa PDIP punya hutang budi pada Budi Gunawan. Sebuah hutang yang harus dibayarkan karena ada perjanjian kuat yang mengikat mereka. Hutang itu pastilah menyangkut pertarungan pada pilpres 2014 yang dimenangkan Jokowi. Kita ingat betapa ketatnya persaingan itu sehingga masing-masing kubu menggunakan segala daya yang memungkinkan agar dapat menjadi pemenang. Salah satunya adalah menerima bantuan dari orang-orang yang mempunyai sumber daya.
Bantuan para pendukung terdiri dari tiga macam. Pertama, bantuan tenaga. Orang-orang yang bekerjasebagai sukarelawan bergerak mengkampanyekan Jokowi ke masyarakat. Mereka membentuk berbagai organisasi dan menggerakkan massa. Kedua adalah bantuan pikiran. Terutama dari orang-orang yang terkenal brilian di bidangnya masing-masing, membantu Jokowi menyiapkan materi program, baik itu tentang sosial, ekonomi, politik dll. Mereka juga memberikan ide-ide segar yang dapat digunakan oleh Jokowi.
Bantuan ketiga adalah bantuan keuangan. Bukan rahasia lagi jika kampanye pilpres menyedot dana yang luar biasa. Hal ini tak mungkin ditanggung Jokowi dan PDIP saja.  Mereka membutuhkan sokongan dana dari berbagai pihak, yang biasanya main di belakang layar. Para penyumbang dana ini biasanya memang tidak pernah terdengar atau memperlihatkan diri di depan umum. Di dalam tubuh partai sendiri belum tentu bannyak yang tahu. Urusan donatur hanya diketahui elite partai yang bersangkutan.
Konsekuensi dari menerima bantuan adalah harus membayar kembali. Memang benar ada yang ikhlas membantu tanpa bayaran apa pun. Tetapi hanya berlaku bagi orang-orang kecil. Sedangkan orang-orang yang biasa berkecimpung dalam pusaran politik tidak pernah memberikan bantuan dengan gratis. Mereka membantu karena juga memiliki kepentingan. Dan pada akhirnya harus ada bargaining positition sebagai suatu kesepakatan.  Jika tidak, mereka akan menarik bantuan tersebut. Seperti kata Uya dalam game deal or not deal.
Nah, Budi Gunawan tampaknya adalah salah seorang yang memberikan bantuan dengan deal tertentu. Mengingat bahwa isu mengatakan bahwa dia adalah jenderal dengan rekening gendut, maka kemungkinan besar dia menjadi kantong dana PDIP. Budi Gunawan menjadi salah satu donatur atau penyumbang dana terbesar untuk kampanye pilpres PDIP dalam rangka memenangkan Jokowi. Walau dia juga bisa memberikan bantuan dalam bentuk lain, misalnya mengerahkan aparat kepolisian untuk menjaga perolehan suara pilpres.
Mengapa Jenderal Polisi yang menjadi salah satu penyumbang terbesar? Sejak dahulu ada kabar burung bahwa PDIP, dekat dengan institusi kepolisian, terutama sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Kesepakatan ini akhirnya menjebloskan Jokowi dalam situasi yang tidak menguntungkan, karena bagaimana pun dia diberangkatkan sebagai capres oleh PDIP. Ketika PDIP menyodorkan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, Jokowi terpaksa mengiyakan meskipun telah diperingatkan oleh KPK. Berhubung rapat paripurna telah meloloskan Budi Gunawan, Jokowi harus menelan pil pahit.

http://politik.kompasiana.com/2015/01/16/apakah-bg-donatur-kampanye-pilpres-pdip-717247.html